catatan untuk raperda rtrw balikpapan 2012-2032

Mencermati pertumbuhan dan perkembangan kota Balikpapan yang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir ini, maka diperlukan sebuah persiapan ketataruangan untuk 20 tahun mendatang.

  1. Pembangunan (terutama perumahan) harus diarahkan ke atas (vertikal). Untuk Balikpapan, high density-medium rise (kepadatan tinggi, dengan ketinggian bangunan berkisar antara 4 sampai 16 lantai, tergantung pada lokasinya). Pembangunan horizontal bersifat rakus tanah, dan menutup peluang untuk mendapatkan tambahan ruang terbuka (hijau dan non-hijau). Masyarakat memerlukan paru-paru kota, tempat bermain, resapan air,dan tempat rekreasi (untuk menyebutkan beberapa contoh)yang lebih banyak di masa mendatang, ketika jumlah penduduk bertambah dan harapan pada kualitas hidup yang lebih baik meningkat. Harus disiapkan sistem land banking dan resettlement. Harus dipastikan, dalam program urban redevelopment, pemukiman kembali (resettlement) diprioritaskan pada penghuni lama.
  2. Perlu ditetapkan daerah-daerah genangan banjir (floodplains), sekaligus membangun tata air yang lebih baik dengan cara: a) menekan penggundulan hutan di hulu, b) membangun sistem pengendali air yang baik dengan menambah kanal, polder, waduk, terusan banjir, pintu air, dan situ di berbagai lokasi strategis, c) menegakkan tertib membangun di daerah-daerah hulu dan floodplains , dan di sepanjang sungai/kali/kanal.
  3. Menata ulang aturan membangun di sepanjang pesisir pantai. Jarak bebas pantai/pesisir harus menjadi ketentuan mengikat. Pembentengan pantai dengan bangunan-bangunan skala besar harus dihentikan. Pembangunan ke depan diarahkan pada bangunan skala menengah yang memperhatikan aspek lingkungan (tanpa basemen, sosok bangunan tidak melintang sehingga menghalangi pandangan ke pantai—perlu visual corridor, menjamin akses publik ke pantai, massa bangunan tidak melintang, menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup besar, dll). Peruntukan di sepanjang pantai harus sesuai dengan arahan prioritas, a) water-dependent uses/peruntukan yang tergantung pada kedekatan dengan air, b) water-related uses/peruntukan yang terkait dengan air, dan c) peruntukan  yang tidak ada hubungannya dengan air.
  4. Menyiapkan sistem transportasi umum massal seperti trem atau busway, untuk mengantisipasi kemacetan di masa yang akan datang (mengingat jumlah kendaraan terus meningkat, sementara panjang jalan bertambah sangat lambat). Perbanyak jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di sepanjang bagian-bagian kota yang strategis.
  5. Peruntukan di street level (lantai dasar) menjadi sangat penting untuk memastikan kehidupan yang ramai dan meriah pada ruang kota. Peruntukan campuran (mixed-uses) sangat dianjurkan, agar kota hidup 24 /7 (24 jam, 7 hari).

 Catatan tentang Tertib Membangun di Kota Balikpapan

Dalam konteks tertib membangun, diperlukan: a) Rencana kota (1:1000), b) Peraturan daerah bangunan gedung, c) Perancang yang kompeten (arsitek, ahli teknik sipil, ahli mekanikal/elektrikal, arsitek lansekap), d) TABG (tim ahli bangunan gedung, jika di Jakarta dikenal sebagai TPAK, Tim Penasehat Arsitektur Kota, TPKB, Tim Penasehat Konstruksi Bangunan, dan TPIB, Tim Penasehat Instalasi Bangunan), e) Pengawas pembangunan (building inspector)

Rencana kota: RTRW bersifat makro, sementara dalam proses perijinan yang digunakan adalah Lembar Rencana Kota dalam bentuk gambar petak tanah dengan lingkungan sekitarnya berikut ketentuan intensitas bangunan, jarak bebas, dan hal-hal lainnya dalam skala 1:1000.

Peraturan daerah bangunan gedung merupakan turunan UU Bangunan Gedung yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, dari aspek geografis, sosial dan budaya.

Perancang yang kompeten: Perancangan bangunan gedung dan tapaknya harus dipimpin oleh orang yang kompeten di bidangnya (untuk memastikan keselamatan, kenyamanan dan keamanan pengguna). Kompetensi ditunjukkan lewat sertifikasi keahlian (sesuai UU Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan asosiasi profesi (misal Ikatan Arsitek Indonesia, untuk arsitek). Atas dasar kompetensi tersebut, pemerintah kota dapat mengeluarkan lisensi. Untuk proyek-proyek tertentu, berskala besar, berdampak luas, atau bersifat khusus (misal rumah sakit, museum, mal, pasar, dll), maka dapat dipersyaratkan agar perancangannya dikerjakan oleh arsitek berlisensi. Lisensi juga berfungsi untuk memberdayakan potensi daerah. Proyek yang dirancang oleh arsitek luar (misal dari Jakarta, atau dari Singapura), maka dalam proses perijinannya harus dikawal oleh arsitek lokal yang berlisensi, yang mengemban amanah kepentingan dan muatan lokal (peraturan, aspek sosial-budaya dsb).

TABGbertindak sebagai penasehat ahli walikota, terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, baik yang datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Diangkat oleh walikota, namun bersifat independen (walau mendapat renumerasi dari APBD). Jumlahnya ganjil, 3, 5 atau 7 orang (bisa lebih, sesuai keperluan). Jika diperlukan, dapat mengundang orang dari luar Balikpapan untuk duduk di TABG Kota Balikpapan (TPAK di Jakarta memiliki anggota yang datang dari Bandung dan Yogyakarta). Bersidang secara berkala, memberikan rekomendasi pada proyek tertentu yang dikerjakan oleh arsitek berlisensi. Rekomendasinya disampaikan kepada walikota melalui kepala dinas yang bertanggung jawab dalam proses perijinan, sebagai masukan.

Building inspector, merupakan ujung tombak pengawasan pembangunan di lapangan. Kesuksesan tertib membangun sangat ditentukan oleh kualitas building inspector. Tanpa pengawasan yang baik di lapangan, RTRW yang memuat cita-cita ideal hanya akan menjadi hiasan belaka. Kota Balikpapan memerlukan banyak building inspector yang menguasai dasar-dasar perencanaan kota dan perancangan bangunan.